Gibran Soal Janji Kasih Makan Gratis: Belum Dilantik, Kok Sudah ribut

Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Ist)
Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Setelah dinyatakan menang Pilpres versi Quick Count, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai ditagih realisasi program makan siang gratis. Menanggapi tuntutan tersebut, Gibran buka suara. “Belum dilantik, kok sudah ribut,” ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, program makan siang gratis paling banyak dibicarakan warga. Apalagi ada kabar, program tersebut baru bisa terealisasi pada 2029. 

Sejumlah elite Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pun turun gunung meluruskan berita yang menyudutkan program makan gratis. 

Komandan TKN Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono, misalnya. Ia mengatakan, program makan siang gratis segera dimulai setelah Prabowo-Gibran dilantik pada Oktober 2024. Ditargetkan pada 2029 jumlahnya 82,9 juta.

“Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden,” beber Budi.

Selanjutnya, Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran Ahmad Muzani yang menjelaskan. Kata dia, ada yang priotas dari seluruh program yang disampaikan selama kampanye.

“Kita lihat dulu, dan bicarakan soal makan siang dan susu gratis ini, kan ada skala prioritas. Mana dulu awalan untuk program Pak Prabowo. Pak Prabowo sih harapannya lebih cepat lebih baik ya,” ungkap Muzani.

Gibran juga buka suara soal mulai banyaknya yang menagih program makan gratis. Ia heran, karena Prabowo dan dirinya belum resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. 

“Kami belum dilantik sudah pada ribut,” ujarnya, usai upacara Hari Jadi ke-279 Kota Solo di Taman Balekambang, Sabtu (17/2/2024).

Hingga saat ini, paslon nomor urut 02 menang di semua hitung cepat (quick count) lembaga survei. Sedangkan yang menjadi patokan kemenangan salah satu paslon adalah perhitungan KPU.

Karena itu, Gibran meminta masyarakat, khususnya para pendukungnya untuk menahan diri, dan bersabar menunggu hasil rekapitulasi KPU. “Tenang aja nggih, ini fokusnya penghitungan real count dulu,” pesannya.

Lagipula, kata Gibran, program yang sudah direncanakan tidak bisa langsung dilaksanakan. Mengingat, masih perlu kajian dan perencanaan matang agar dampaknya optimal.

“Untuk yang seperti itu, program-program, pasti dijalankan, dikaji dengan baik biar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas,” tegas Wali Kota Solo itu.

Bagaimana tanggapan pakar? Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, program yang ramai dibicarakan tidak bisa langsung dilakukan serentak di seluruh Indonesia. 

Hitungan Bhima, anggaran yang dibutuhkan terlalu besar, sekitar Rp 400 triliun. Sekalipun dilakukan, bentuknya pilot project atau percontohan di daerah dengan evaluasi yang terukur.

Adapun daerah yang dimaksud bisa dilakukan di daerah dengan angka stunting yang tinggi. “Jadi kalau Rp 400 triliun nggak mungkin, ya berarti ada anggaran yang memang untuk pertama kali yang tidak boleh lebih dari Rp 5 triliun,” ungkapnya kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (17/2/2024).

Anggaran Rp 5 triliun tersebut bisa diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024. Anggaran tersebut tidak mengganggu belanja negara yang sifatnya rutin, seperti untuk pendidikan, dan bantuan sosial.https://akuitwet.com/

Lantik Pejabat, Mendikbudristek Tekankan Transformasi Sistem Pendidikan

Foto: Kemendikbudristek.
Foto: Kemendikbudristek.

RM.id  Rakyat Merdeka – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan (Mendikbudristek) Nadiem Makarim melantik 2 pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Mereka yakni, 1 orang pejabat pimpinan tinggi madya, yaitu Abdul Haris sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek).

Serta, 1 pejabat pimpinan tinggi pratama yaitu Muhamad Hasan Chabibie sebagai Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM).

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Nadiem menekankan bahwa pelantikan ini berkaitan erat dengan upaya transformasi sistem pendidikan Indonesia dengan terobosan Merdeka Belajar.

“Memasuki tahun kelima dari gerakan Merdeka Belajar, kita harus semakin menguatkan gotong royong dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin guna memastikan keberlanjutan gerakan ini,” ucap Nadiem di Kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Kepada Dirjen Diktiristek, Nadiem berpesan untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalitas guna mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan tinggi.

“Dengan terobosan Kampus Merdeka, kita telah berhasil mengirimkan ribuan mahasiswa belajar di luar kampus guna menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing global,” tuturnya.

Dia berharap, Dirjen Dikroscek bisa mendukung, memfasilitasi, dan memastikan keberlanjutan implementasi Kampus Merdeka.

“Terus dorong kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk mencapai 8 Indikator Kinerja Utama agar perguruan tinggi kita masuk dalam jajaran world top universities,” tutur pria yang biasa disapa Mas Menteri ini.

Selain itu, Nadiem menyampaikan, pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan menyelenggarakan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri.

Hal ini untuk mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi dan mengakselerasi transformasi perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

“Saya harap Bapak dapat memimpin penyelenggaraan program prioritas ini dengan sebaik mungkin,” tekan Nadiem.

Sementara itu, kepada Kepala BKHM Nadiem berpesan untuk terus menggaungkan capaian dan dampak terobosan Merdeka Belajar kepada masyarakat luas.

Salah satu kunci keberhasilan selama lima tahun terakhir dalam mewujudkan Merdeka Belajar terletak pada komunikasi publik yang dilakukan secara strategis dan masif.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak, BKHM dapat semakin kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan beragam kanal komunikasi yang ada saat ini untuk menyebarluaskan pesan keberlanjutan Merdeka Belajar,” ucap Nadiem.

Menutup sesi pelantikan, Nadiem turut menyampaikan terima kasih kepada Pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Diktiristek, Nizam, atas pengabdiannya dalam merancang dan mengawal berbagai terbosan Kampus Merdeka.

Serta, kepada Plt. Kepala BKHM, Anang Ristanto, atas profesionalitas, dan kinerja yang baik selama menjalankan amanat tersebut, sehingga Merdeka Belajar dapat menjadi gerakan yang masif di masyarakat.

“Mari terus meningkatkan kinerja dan komitmen kita untuk terus bergerak serentak melanjutkan Merdeka Belajar,” pungkasnya.https://akuitwet.com/

Diingatkan Pengamat, BNPT Awasi Gelagat Terorisme Selama Ramadan

Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka – Direktur Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), Robi Sugara mengatakan, bulan Ramadan kerap dimanfaatkan oleh para teroris untuk melancarkan aksinya. Terlebih, bagi teroris yang menjual agama ketika beraksi.

“Bagi kelompok teroris yang menggunakan agama sebagai landasannya, khususnya Islam, bulan Ramadan akan dijadikan momentum untuk melakukan aksi terornya,” kata Robi, kepada RM.id, Jumat (15/3/2024).

Dijelaskan Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, teroris beranggapan aksi yang dilaksanakan pada Ramadan, maka pahalanya dilipatgandakan.

“Sebab, Ramadan adalah bulan baik,” ungkap dia.

Pada kesempatan sama, menurut Dosen Universitas Malikussaleh, Al Chaidar, di bulan Ramadan atau menjelang Ramadan sering terjadi serangan. Dia mencontohkan bom Makassar tahun 2021 lalu.

“Kemudian penembakan Mabes Polri oleh Zakiah Aini. Serangan Mapolda Riau 2018 juga terjadi di bulan Ramadan. Semua pelaku terafiliasi dengan Jamaah Ansharud Daulah (JAD),” papar pengamat terorisme itu.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme dan terorisme di lingkungan masyarakat. Upaya itu bahkan semakin digencarkan pada Ramadan tahun ini.

“Terkait pencegahan radikalisme dan terorisme saat Ramadan, prinsipnya kegiatan pencegahan terus berlangsung di tengah masyarakat baik kesiapsiagaan, kontra radikalisasi dan deradikalisasi,” kata Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid, Jumat (15/3/2024).

Ia mengatakan, tidak ada kriteria tempat dan waktu khusus dalam melakukan pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Seperti di pengajian-pengajian dan ceramah malam tarawih yang diduga sebagai sasaran.

Nurwakhid menuturkan secara umum kegiatan BNPT dalam aspek pencegahan meliputi kesiapsiagaan, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Kesiapsiagaan artinya memastikan masyarakat memiliki kesiapan dan deteksi dini dalam mencegah aksi dan penyebaran paham radikal terorisme.

“Kontra radikalisasi berarti menangkal narasi, ideologi dan propaganda kelompok teroris agar tidak mempengaruhi masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan deradikalisasi menyasar pembinaan ideologi. Baik terhadap narapidana teroris, mantan narapidana teroris dan mereka yang terpapar.

Mandala Finance Dukung Peningkatan Literasi Keuangan 332 Siswa SMA dan SMK

Mandala Finance terus menggenjot literasi dan inklusi keuangan masyarakat, dengan menggandeng Prestasi Junior Indonesia (PJI). (Foto: Istimewa)
Mandala Finance terus menggenjot literasi dan inklusi keuangan masyarakat, dengan menggandeng Prestasi Junior Indonesia (PJI). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Mandala Multifinance Tbk (Mandala Finance) terus menggenjot literasi dan inklusi keuangan masyarakat, dengan menggandeng Prestasi Junior Indonesia (PJI) menggelar program edukasi finansial bertajuk FILTER (FInanciaL liTERacy Program) kepada 332 siswa dari 35 SMA dan SMK di Padang dan Bandar Lampung.

Regional Business Manager Mandala Finance Hendri Saputra mengatakan, berlangsung sejak Mei 2023, para siswa belajar membuat keputusan finansial pribadi yang efektif dan berkelanjutan dengan memahami konsep pengelolaan dan perencanaan keuangan secara konvensional dan syariah.

Di akhir pembelajaran, mereka berkompetisi untuk mengampanyekan topik-topik finansial dengan cara yang inovatif dan kreatif melalui beragam platform media sosial.

“Hasilnya, 317 proyek kampanye literasi keuangan yang dipublikasikan mampu menjangkau lebih dari 1,6 juta generasi muda selama dua bulan,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Hendri menuturkan, saat ini pengetahuan dan kecakapan finansial setiap individu semakin penting untuk ditanamkan sejak usia sekolah.

Hal tersebut dapat membekali generasi muda dengan kemampuan untuk merencanakan strategi pengelolaan keuangan pribadi yang tepat dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal secara jangka panjang.

“Untuk itu, kami berharap inisiatif FILTER ini dapat mendukung perwujudan generasi muda Indonesia yang terliterasi, terinklusi dan terlindungi secara finansial,” ujarnya.

Program edukasi literasi keuangan FILTER memfasilitasi para siswa untuk dapat memahami prinsip, konsep, serta instrumen finansial dalam ranah konvensional dan syariah secara komprehensif.

Melalui serangkaian pembelajaran berbasis aktivitas, mereka mengeksplorasi sejumlah topik-topik finansial yang fundamental, meliputi pendapatan, anggaran, tabungan dan investasi, berbelanja dengan cerdas, kredit dan utang, perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan tujuan finansial.

“Usai menuntaskan seluruh pembelajaran, pengetahuan literasi keuangan para siswa tumbuh signifikan hingga 52 persen,” katanya.

Sementara itu, Academic Advisor and Operations Counsel Prestasi Junior Indonesia Robert Gardiner mengatakan, wawasan dan keterampilan finansial dari program ini menjadi aset yang sangat berharga bagi para siswa yang sesaat lagi memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan segera memperoleh pendapatan sendiri.

“Selain terampil, mereka juga diharapkan memiliki pola pikir untuk selalu membudayakan pengelolaan keuangan pribadi yang sehat, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga komunitas, hingga mencapai kemapanan dan kemandirian finansial di masa depan,” harapnya.

Berakhirnya pelaksanaan FILTER (FInanciaL liTERacy Program) sekaligus menandai tuntasnya implementasi tahun pertama inisiatif ‘Tumbuh Bersama Masyarakat Indonesia,’ program pemberdayaan masyarakat PT Mandala Multifinance Tbk.

Selain meningkatkan kecakapan finansial siswa SMA dan SMK, inisiatif ini telah membantu 51 UMKM Kota Padang untuk menumbuhkan produktivitas bisnis melalui digitalisasi serta mendukung pengembangan fasilitas Community Digital Learning Center Pemerintah Kota Padang.

“Ke depannya, Mandala Finance berkomitmen untuk terus menghadirkan terobosan inovatif yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sambung Hendri.

Di kesempatan yang sama, Plt Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat Guntar Kumala menyambut baik hadirnya program tersebut.

Menurutnya, pemahaman keuangan yang memadai akan meningkatkan kepercayaan diri setiap individu untuk mengambil keputusan dan perilaku finansial yang tepat, termasuk dalam mengakses berbagai layanan keuangan yang tersedia di industri.

“Kondisi tersebut akan mengarahkan mereka untuk mencapai potensi dan kesejahteraan finansial yang lebih baik di masa depan serta secara masif berdampak pada stabilitas pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ucapnya,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Barlius mengatakan, konten dan agenda pembelajaran yang dijalankan dalam program ini turut membangun karakter.

“Selain itu juga memperkuat kompetensi peserta didik yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong-royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar menambahkan, program ini menjadi wadah yang tepat untuk membudayakan praktik literasi keuangan di lingkup sekolah.

“Dengan pola pikir dan karakter positif yang ditanamkan dalam hal pengelolaan uang, kita sedang mempersiapkan generasi muda untuk mencapai masa depan yang lebih stabil dan sejahtera secara finansial,” pungkasnya.https://akuitwet.com/

Jelang Ramadan, DPR Minta Kemendag Jinakkan Harga Beras

Harga beras. (Foto: Antara)
Harga beras. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka – Komisi VI DPR meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) gerak cepat alias gercep dalam merespons keluhan masyarakat mengenai mahalnya harga beras. Terlebih, memasuki bulan Ramadan, beras sangat dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau. 

“Permasalahan ini harus ditanggapi serius oleh Pemerintah,” kata anggota Komisi VI DPR, Muhammad Husein Fadlulloh saat dihubungi, Sabtu (24/2/2024). 

Kata Husein, Kemendag sebagai garda terdepan pembuat kebijakan sistem jual beli di Indonesia harus mengontrol dan memantau harga kebutuhan pokok di lapangan. “Tentunya dengan bekerja sama dengan instansi Pemerintahan Daerah,” ujar Husein. 

Apalagi, dinilai politisi Partai Gerindra itu, saat ini kondisi iklim di Indonesia sedang tidak bersahabat dengan hasil pertanian. Sehingga, menyebabkan harga pangan menjadi melonjak. 

“Selain itu, tentunya sudah menjadi aktivitas rutin untuk melakukan sidak dan memastikan rantai pasok dari hulu betul-betul bisa tersalurkan sampai ke tingkat konsumen,” sebutnya. 

“Jangan sampai ada penimbunan-penimbun bahan pokok dari mulai hulunya dan pengecernya, sehingga akan menimbulkan kenaikan harga yang di luar batas wajar,” tambah dia.https://akuitwet.com/

KPK Ungkap Ada Mark Up Dalam Pengadaan Kelengkapan Rumah Dinas DPR

Gedung KPK (Foto: Ist)
Gedung KPK (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada penggelembungan atau mark up harga dalam pengadaan kelengkapan rumah dinas DPR.

“Ini kan proses pengadaan barang dan jasa. Umumnya pengadaan barang dan jasa ketika terjadi kemahalan harga,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).

Dia mengungkapkan, kasus dugaan korupsi umumnya melibatkan lebih dari dua pihak. Untuk itu, KPK bakal mendalami adanya persekongkolan antara Setjen DPR dengan pihak lain.

“Ini kasusnya kalau nggak salah markup harga, ada persekongkolan. Katanya mahal, padahal di pasar nggak seperti itu,” tuturnya.

Tak tertutup kemungkinan, KPK bakal mendalami keterkaitan kasus ini dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Mengingat, BURT bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR, mengawasi Setjen DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR dan berkoordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan.

Disinggung mengenai adanya keterlibatan BURT dalam kasus rumah dinas anggota DPR ini, Alex mengaku belum mengetahui secara detail mengenai hal itu.

“Kalau detailnya saya belum dapat infonya seperti itu apakah ada kerja sama dengan BURT dan sebagainya,” elak Alex.

Dia juga masih enggan membeberkan para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kan kita sudah cegah, berarti sudah ada upaya paksa. Ketika ada upaya paksa kan berarti sudah ada tersangka,” tandas Alex.

Berdasarkan informasi, tujuh orang yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri dalam kasus ini adalah Sekjen DPR Indra Iskandar, Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR Hiphi Hidupati, dan Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho.

Selain itu, terdapat nama Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar, Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni, Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya, dan Edwin Budiman.https://akuitwet.com/

Mudik Lebaran, BRI Insurance Mudahkan Proses Klaim Kendaraan Secara Online

Foto: Ist

RM.id  Rakyat Merdeka – Momen mudik lebaran 2024 akan segera tiba. Banyak pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

Sepanjang perjalanan, mungkin ada yang menemukan kendala bahkan mengalami risiko.

Seperti mobil yang mengalami gangguan, insiden kecelakaan kecil yang menyebabkan bodi rusak, dan sebagainya.

Menjawab kebutuhan masyarakat, PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) menyediakan layanan klaim secara online untuk kemudahan pemudik yang mengalami risiko kecelakaan kendaraan saat mudik.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo menjelaskan, bagi pemudik yang memiliki dan membawa kendaraan pribadi untuk digunakan saat mudik Lebaran, kini tidak perlu khawatir.

Pasalnya, BRI Insurance telah memiliki layanan klaim online yang mudah dan aman hanya dalam genggaman.

Pengajuan klaim kendaraan dapat diakses dengan mudah dan cepat lewat aplikasi BRINS Mobile.

“Keunggulan layanan klaim yang kami tawarkan, selain proses lapor klaim dapat diakses 1x24jam, tertanggung juga bisa memonitor proses klaim kendaraan hingga selesai cukup lewat aplikasi bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun,” ujar Budi, Senin (11/3/2024).

Untuk melakukan pengajuan hingga monitor proses klaim (claim tracking) lewat aplikasi BRINSmobile, langkah pertama adalah download dan Login Aplikasi BRINSmobile.

Kedua, pilih fitur klaim di Aplikasi. Ketiga, memasukkan nomor tiket lapor klaim serta nomor plat kendaraan, lalu akan muncul nomor polis kendaraan tertanggung yang sudah dilaporkan.

Keempat, selanjutnya Anda dapat melakukan monitoring proses klaim kendaraan atas nomor polis kendaraan lewat handphone di Aplikasi BRINSmobile.

Selain aplikasi, BRINSmobile pemudik juga bisa mengakses layanan klaim di channel BRI Insurance lainnya, yakni menghubungi call center 14081 dan WhatsApp 08118014081 yang juga dapat diakses 1×24 jam serta website official BRI Insurance www.brins.co.id

Dengan visi menjadi mitra terpercaya dan handal untuk solusi perlindungan BRI Insurance terus berkomitmen dengan berbagai inovasi dalam memberikan kemudahanan layanan.

Di antaranya memaksimalkan fitur klaim asuransi kendaraan bermotor secara digital melalui sistem terintegrasi yaitu BRINS Claim Service Solution (B-Class) untuk mempercepat dan mempermudah tertanggung dalam proses klaim nasabah.

Mulai layanan bengkel terdekat, emergency assistance, hingga layanan towing.

Direktur Teknik BRI Insurance, Ade Zulfikar mengatakan, dengan melihat behaviour masyarakat saat ini, tentunya perusahaan terus ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan permudah masyarakat.

“Klaim asuransi yang terkenal rumit kami simplifikasi dalam satu sistem digital,” kata Ade dalam keterangan resminya.

Bukan hanya layanan klaim asuransi. Nelalu berbagi channel tersebut juga dapat digunakan masyarakat untuk mencari informasi produk asuransi sesuai kebutuhan saat mudik lebaran sacara simpel dan flexibel dengan premi dibanderal mulai dari Rp 28 ribu hingga ratusan ribu.

Di antaranya tersedia asuransi mobil (BRINS OTO), Asuransi Kecelakaan Diri (BRINS DIRI) dan Asuransi Rumah (BRINS ASRI).

Produk tersebut bisa dimiliki dengan periode mulai dari harian, mingguan dan bulanan serta nilai pertanggungan yang bisa diatur sendiri sesuai kebutuhan (customized).https://akuitwet.com/

2 Tahun Invasi Rusia Ke Ukraina, AS Kecam Putin Dan Umumkan Paket Sanksi Baru

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat AS Matthew Miller. (Tangkap layar video Facebook)
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat AS Matthew Miller. (Tangkap layar video Facebook)

RM.id  Rakyat Merdeka – Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Matthew Miller mengeluarkan pernyataan keras mengecam kebrutalan rezim Vladimir Putin di dalam dan luar negeri, bertepatan dengan peringatan dua tahun invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, Senin (20/2).

Miller menyebutkan kematian pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny di penjara, sebagai bukti kelemahan dan kebusukan di inti sistem Putin. 

“Kremlin telah meracuni Navalny, memenjarakannya secara tidak adil, menahannya dengan kejam, dan menolak memberinya perawatan medis,” tuding Miller.

Dia juga mengecam penahanan hampir 400 orang yang berkabung atas kematian Navalny, dan menuduh Kremlin bertanggung jawab atas kematiannya.

Di Ukraina, Miller mengatakan bahwa warga sipil Ukraina dengan berani melawan invasi Putin, meskipun pasokan amunisi mereka terbatas. 

Dia menekankan bahwa tanpa dukungan lebih lanjut dari Kongres AS, Ukraina tidak akan mampu membangun kembali pertahanan udaranya dan melindungi diri dari agresi Rusia.

“Kami melihat bukti lebih lanjut dari kebrutalan dan pengabaian rezim Putin terhadap nyawa manusia di Avdiivka akhir pekan ini,” tuturnya.

Menanggapi situasi tersebut, Miller menyampaikan bahwa AS akan mengumumkan paket sanksi baru pada hari Jumat (24/2) untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas kematian Navalny dan perangnya di Ukraina. 

“Seperti yang diumumkan Gedung Putih pagi ini, atas arahan Presiden Biden, kami akan mengumumkan paket sanksi penting,” ungkapnya.

Ia juga mendesak Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang yang menyediakan pendanaan tambahan untuk keamanan nasional Ukraina.

Miller menegaskan bahwa penting bagi Kongres untuk segera bertindak membantu Ukraina dan rakyatnya melawan invasi Rusia.

“Tanpa penundaan lebih lanjut,” pungkasnya.https://akuitwet.com/

DPR Khawatir Implementasi Kurikulum Merdeka Tidak Berlanjut

Anggota Komisi X DPR Rano Karno. (Foto: Ist)
Anggota Komisi X DPR Rano Karno. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Komisi X DPR mengapresiasi berbagai capaian program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Salah satunya, Kurikulum Merdeka yang rencananya akan ditetapkan sebagai kurikulum nasional.

Anggota Komisi X DPR Rano Karno menyampaikan kekhawatiran jika Kurikulum Merdeka tidak bisa dilanjutkan di waktu yang akan datang. Menurutnya, dampak positif dari implementasi Kurikulum Merdeka sudah bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Kita semua merasakan bahwa Kurikulum Merdeka sangat bermanfaat di masyarakat, salah satunya di dapil saya. Jadi memang kekhawatiran kita kalau Kurikulum Merdeka ini nanti dijadikan program (kurikulum) nasional, mudah-mudahan tidak terjadi perubahan,” ujar Rano Karno dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim di Jakarta, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Rano menyatakan dukungannya terhadap Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Bahkan, dia mendorong agar Kurikulum Merdeka disahkan dalam Undang-Undang (UU) agar tetap terus diimplementasikan walaupun terdapat pergantian kepemimpinan.

“Jadi kalau memang Kurikulum Merdeka ini jadi program (kurikulum) nasional, harus masuk ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar punya kekuatan. Jadi sekali lagi, saya setuju dengan Kurikulum Merdeka ini,” ujarnya. 

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR Adrianus Asia Sidot mengatakan, Kurikulum Merdeka ini merupakan sebuah terobosan di sektor pendidikan Indonesia yang patut mendapatkan apresiasi. 

“Kami selalu mendorong para pemangku kepentingan pendidikan di daerah untuk selalu mengikuti, memperdalam, meningkatkan kompetensi terkait Kurikulum Merdeka dari Merdeka Belajar ini,” papar Sidot.

Sidot berharap para pejabat di jajaran birokrasi dapat mengawal Kurikulum Merdeka saat ada kepemimpinan menteri baru. 

“Saya pikir dirjen, direktur, eselon 3 ini wajib untuk mempertahankan Kurikulum Merdeka. Wajib memberikan kepada menteri yang baru bahwa sudah sampai dimana aplikasi dari program ini, sehingga tidak buru-buru memutuskan. Karena kebiasaan kita, ganti menteri ganti kebijakan, padahal pendidikan ini tidak bisa seperti itu,” tutur Sidot.

Senada dengan hal tersebut, Hetifah Sjaifudian yang juga Anggota Komisi X, menyatakan bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka sudah melahirkan hal positif yang dirasakan masyarakat. 

“Prototipenya bagus, mulai dari sukarela di 3000 naik 100 kali lipat dalam dua tahun. mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan,” katanya. 

Hetifah turut mendorong adanya penyelesaian regulasi pendukung demi menjaga keberlanjutan Kurikulum Merdeka, terutama pada penghujung periode jabatan DPR yang akan selesai pada tahun ini. 

“Kita harus fokus kepada berbagai aspek menyangkut regulasi maupun petunjuk-petunjuk teknis. Supaya there is no point to return,” jelas Hetifah.

Tidak hanya Kurikulum Merdeka, Anggota Komisi X lainnya, Andreas Hugo Pareira menerangkan bahwa banyak manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat dari hasil kerja sama antara eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Kemendikbudristek dan DPR RI.

“Pesan yang saya peroleh secara keseluruhan, jangan sampai ganti orang, ganti lagi semua hal yang kita pernah lakukan ini. Karena kami (masyarakat) akan mengalami kesulitan baru di bawah,” ungkap Andreas.

Menurut Anggota Komisi X Dede Yusuf implementasi Kurikulum Merdeka perlu memperkuat pendampingan di tingkat satuan pendidikan, karena masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri. “Sehingga pesan dari sekolah dan kawan kawan meminta agar dukungan (pendampingan) lebih banyak lagi,” ucapnya. 

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP Kemendikbudristek), Anindito Aditomo mengungkapkan, dampak implementasi Kurikulum Merdeka pada peningkatan skor literasi dan numerasi. 

Hasil Asesmen Nasional 2021-2023 menunjukan, tingkat literasi dan numerasi di SMP/MTS/sederajat dan SMA/MA/sederajat yang menggunakan Kurikulum Merdeka meningkat setiap tahunnya.

“Semakin lama sebuah sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, maka semakin tinggi peningkatan literasi dan numerasinya,” katanya.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, Program Merdeka Belajar saat ini tidak hanya menjadi sebuah kebijakan, tetapi sudah menjadi sebuah gerakan. Jika program itu sudah dimiliki para murid, guru, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, maka akan sulit untuk ditarik kembali karena sudah dirasakan manfaatnya.

Nadiem optimis berbagai program utama Merdeka Belajar, termasuk Kurikulum Merdeka akan terus dilanjutkan pada era pemerintahan baru. 

“Dengan adanya transisi pemerintahan baru, saya yakin bahwa program-program terbaik kami ini akan terus dilanjutkan, karena dampaknya sudah sangat besar di lapangan,” ujarnya.https://akuitwet.com/

Bicara Soal Taylor Swift, Luhut: Kita Indonesia Saja Yang Kurang Cerdas

Bicara Soal Taylor Swift, Luhut: Kita Indonesia Saja Yang Kurang Cerdas

RM.id  Rakyat Merdeka – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal konser Taylor Swift di Singapura, yang membikin banyak negara-negara Asia Tenggara kecewa. Singapura dianggap telah memonopoli konser, sehingga menjadi satu-satunya tujuan di Asia Tenggara, dalam konser dunia penyanyi asal Amerika Serikat (AS) itu.

“Kita Indonesia aja yang kurang cerdas menurut saya. Kalau orang bisa mem-book, ya kita book aja. Mesti bayar? Ya kita bayar. Apalah? Itu kan persaingan. Nggak ada yang salah itu. Ayo kalian bawa aja. Kalau ada masalah, beritahu saya,” kata Luhut melalui reels Instagramnya, Jumat (8/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyampaikan pandangannya soal pelemahan ekonomi dunia yang terjadi sekarang ini.

“Kita paham betul sekarang, mengenai keadaan ekonomi global. China yang melemah karena properti, misalnya. Kemudian di Amerika, juga ada pelemahan karena hutang mereka juga banyak dan seterusnya. Bagaimana pun, itu pasti pengaruh ke kita,” papar Luhut.

Dia bilang, saat ini pemerintah sedang melakukan transformasi, yang menurutnya masif tanpa disadari. “Seperti e-katalog, itu kan transformasi, efisiensi, pembangunan yang berkualitas, pertumbuhan yang berkualitas, spending yang berkualitas,” urai Luhut.

“Jadi, bukan hanya sekadar supaya uang itu habis dibelanjakan. Sasarannya, juga harus jelas. Kita harus membuat pengukuran pada setiap suksesnya itu,” imbuhnya.

Efisiensi, kata Luhut, bisa dilakukan dengan digitalisasi. Misalnya, dalam penerimaan pajak royalti batubara. Dengan menggunakan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), penerimaan pajak royalti bisa naik puluhan persen. Dulu, ini adalah hal yang sangat sulit.

Sekarang, setiap orang yang punya tambang, harus masuk SIMBARA. Begitu masuk SIMBARA, pemilik lahan tambang akan otomatis membayar royalti, membayar pajak. Negara juga tahu jumlah produksinya, kadar, tujuan ekspor, kapan akan mengekspor, jenis kapal yang akan digunakan, dan seterusnya.

“Ini adalah satu sistem yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dan ya pasti mengurangi korupsi. Sekarang sistem ini sudah mulai jalan. Kita bikin sistem untuk batubara dengan nikel, nanti jualan kelapa sawit. Presiden sudah arahkan, kita harus membuat peraturan yang betul-betul ada benang merahnya. Sehingga, kita tidak mau melihat peraturan yang mengunci peraturan lainnya,” papar Luhut.https://akuitwet.com/