OJK Luncurkan 4 Regulasi Tentang Asuransi Dan Dapen

Industrinya Lebih Sehat, Kepercayaan Publik Naik

Pengamat dan Prak­tisi Asuransi Irvan Rahardjo. (Foto: Ist)
Pengamat dan Prak­tisi Asuransi Irvan Rahardjo. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Transformasi industri perasuransian dan dana pensiun (dapen) diharapkan terus berlanjut. Untuk mengawalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan empat Peraturan OJK (POJK) sekaligus.

Keempat POJK tersebut ter­diri dari, POJK Nomor 20 tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah, dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah.

Lalu, POJK Nomor 23 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Ketiga, POJK Nomor 24 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Serta, POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

Pada keempat POJK terse­but, beberapa hal yang disoroti adalah terkait ekuitas atau modal minimum perusahaan asuransi dan reasuransi, yang didorong naik secara bertahap.

Menurut Pengamat dan Prak­tisi Asuransi Irvan Rahardjo, wasit lembaga keuangan itu berencana mengeluarkan aturan klasifikasi perusahaan asuransi berdasarkan modal minimum, sebagaimana KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) pada perbankan.

Perusahaan asuransi akan dibagi menjadi dua kelas, yaitu modal kelas 1 dan modal kelas 2. Asuransi modal kelas 1 dapat menjual produk yang kategorinya kompleks. Sedangkan modal kelas 2 hanya diperkenankan menjual simple product.

“Aturan OJK tersebut demi memastikan industri asuransi menjadi lebih baik dan se­hat. Kenaikan modal adalah positif bagi para pelaku indus­tri,” kata Irvan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Adanya peningkatan per­syaratan ekuitas minimal pe­rusahaan asuransi, sambung Irvan, akan mengerek tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Serta meningkatkan kapasitas perusahaan dalam menerima risiko dari masyarakat.

Pada akhirnya, diharapkan, aturan itu mampu meningkatkan kesehatan industri asuransi di Indonesia.

“Dengan modal yang besar, perusahaan mampu kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian di Tanah Air,” yakinnya.

Meski begitu, tambahnya, ma­sih ada beberapa hal yang mesti dimaklumi. Pelaksanaannya POJK tersebut dilakukan setelah industri mampu memenuhi pelaksanaan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 74 pada 2025.

Ditambah lagi soal realitas peningkatan modal dalam peru­sahaan asuransi, bukan perkara mudah. Sejarah peningkatan permodalan asuransi memerlu­kan waktu yang panjang.

“Combined ratio (rasio biaya terhadap pendapatan premi bruto) perusahaan asuransi rata-rata di kisaran 130 persen selama beberapa tahun terakhir dan laba yang diperoleh didominasi oleh hasil investasi, bukan hasil operasional atau underwriting,” terang Irvan.

Sekadar informasi, rasio di bawah 100 persen menunjuk­kan bahwa perusahaan mem­peroleh keuntungan penjami­nan. Sedangkan rasio di atas 100 persen, berarti perusahaan mengeluarkan lebih banyak uang untuk klaim yang diteri­manya dari premi. Sekalipun rasio gabungannya di atas 100 persen, suatu perusahaan berpo­tensi tetap untung, karena rasio tersebut tidak memperhitungkan pendapatan investasi.

Maka sebagai alternatif, kata Irvan, perlu insentif pajak untuk mendorong merger dan akui­sisi. Langkah ini sudah dimu­lai dengan akuisisi sejumlah perusahaan asuransi oleh inves­tor asing selama beberapa tahun terakhir.

“Selain itu, perlu pengua­tan best practice dengan PSAK 74. Dan pengawasan berba­sis governance harus dilaku­kan,” imbaunya.

Sebelumnya, Kepala Ekse­kutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengakui, OJK telah mewajibkan pe­rusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di bawah modal minimum sesuai POJK No.23/2023, agar segera me­nyampaikan rencana pemenu­han.

“Aturan modal ini wajib disampaikan kepada OJK paling lama enam bulan sejak POJK tersebut ditetapkan, atau jatuh tempo pada akhir Juni 2024,” tegas Ogi dalam rilisnya, Rabu (10/1/2024).

Jika perusahaan tidak dapat memenuhi ekuitas minimum, maka akan dikenakan sanksi peringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan dan/atau pe­nilaian kembali pihak utama.

OJK akan terus memantau efektivitas implementasi rencana pemenuhan ekuitas minimum.

“Tujuannya, agar mengurangi potensi pengenaan sanksi kepada perusahaan asuransi,” jelasnya.

Lebih jauh Ogi menjelaskan, di sektor industri perasuransian, keterbatasan kapasitas permo­dalan merupakan salah satu isu utama yang berpotensi meng­ganggu ketahanan, dan stabilitas sektor industri tersebut.

Khususnya dalam menganti­sipasi potensi krisis perekono­mian, yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan para pelaku sektor industri pera­suransian secara optimal.

Maka, salah satu substansi utama yang diatur di dalam POJK No.23/2023 dan POJK No.24/2023 adalah penyesuaian ketentuan atas modal disetor minimum bagi pelaku usaha baru (new entry), maupun peningka­tan ekuitas minimum bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha.https://akuitwet.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*